Indeks Demokrasi Indonesia Menjadi Tolok Ukur Pembangunan Demokrasi

Lidik24jam.com: Jakarta

Polkam, Jakarta – Pembangunan demokrasi Indonesia terus menjadi komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan menjadi program prioritas pemerintah, komitmen tersebut dapat dilihat dengan telah masuknya program di RPJMN 2025 – 2029.

‘’Indeks Demokrasi Indonesia harus dihitung secara akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan independen. Hal tersebut menjadi penting, agar menghasilkan angka-angka yang dapat menilai dan mengevaluasi pembangunan demokrasi di Indonesia, sehingga kita mengetahui aspek-aspek apa saja yang perlu kita dorong dalam pembangunan demokrasi di Indonesia,’’ ujar Kepala Bidang Kepemiluan, Kemenko Polkam, Themy Usman saat memimpin rapat koordinasi.

Themy juga menyampaikan bahwa pembangunan demokrasi Indonesia salah satunya dapat dilihat dari angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dihitung setiap tahunnya. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indeks komposit yang mengukur tingkat perkembangan demokrasi, karenanya IDI menjadi salah satu tolok ukur penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

Disamping itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga berkomitmen mendukung penyelesaian penghitungan IDI sebagai ukuran perkembangan demokrasi yang penting dan strategis bagi perkembangan dan pembangunan demokrasi yang digunakan pemerintah pada RPJMN 2020-2024, RPJMN 2025-2029, RPJPN 2025-2045, serta RPJPD 2025-2045. Selain itu Aspek IDI juga menjadi indikator SDGs.

Saat ini tahapan pengukuran IDI telah sampai pada tahap rekonsiliasi data IDI, sehingga pada proses ini dilakukan crosscheck data IDI yang sebelumnya telah diverifikasi dengan melibatkan K/L yang memiliki sumber data terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Ditargetkan angka IDI akan segera rilis.

Lebih lanjut, Kemenko Polkam menekankan bahwa IDI menjadi salah satu pendeteksi adanya penguatan atau pelemahan demokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah pada aspek-aspek yang diukur, sehingga nilai IDI harus segera rilis dan disosialisasikan secara luas.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh unsur Kementerian/Lembaga dari Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, BPS, dan BPS Provinsi seluruh daerah di Indonesia yang dilaksanakan secara hybrid pada Senin, 14 Juli 2025. [RED]

SIARAN PERS NO. 192